AS|Bandarlampung|Humaniora|16042026
—- Muncul kembali kegelisahan yang disebabkan adanya penganggaran untuk 100 Unit Gerobak Motor Listrik Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang kembali muncul tahun 2026.
Belakangan diketahui Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp2,9 miliar untuk pengadaan 100 unit gerobak motor listrik pada tahun 2026 untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
Namun, proyek yang bertujuan mendukung UMKM ini memicu keraguan publik akibat minimnya transparansi terkait jumlah unit dan spesifikasi teknis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Tanpa rincian yang jelas, masyarakat sulit mengukur kewajaran harga dan efektivitas bantuan tersebut.
Persoalan anggaran ini seolah mengulang tren tahun sebelumnya ketika Pemerintah Kota Bandar Lampung membelanjakan Rp2,8 miliar untuk 100 unit gerobak motor listrik merk “TORA”, atau setara Rp28 juta per unit.
Padahal, survei pasar menunjukkan harga gerobak dengan spesifikasi serupa hanya berkisar Rp8,7 juta. Selisih harga ini menimbulkan dugaan kuat adanya pemborosan anggaran daerah.
Pihak penyedia barang berdalih bahwa harga tinggi tersebut terjadi karena produk merupakan pesanan khusus sesuai keinginan pemerintah.
Selain masalah harga, performa gerobak listrik ini juga menuai keluhan dari salah satu penerima manfaat bantuan.
Sistem motor listrik 48V 20Ah yang digunakan berada pada titik ambang batas bawah sehingga berisiko cepat rusak jika dipaksa melewati rute menanjak seperti flyover di Bandar Lampung.
Hal ini terbukti dari pengalaman penerima manfaat yang merasa bantuan tersebut kurang bertenaga untuk mobilitas harian.
Salah satu penerima bantuan menceritakan hambatan yang ia hadapi saat bekerja. “Meskipun baterai sudah dicas penuh, tidak cukup mampu untuk melintasi jalan tanjakan seperti flyover,” keluh pria paruh baya penerima bantuan.
Kondisi ini diperparah dengan penambahan beban statis seperti etalase kaca untuk kebutuhan dagang dan rangka besi yang membuat mesin motor listrik bekerja ekstra keras.
“Etalase kaca saya buat sendiri, harganya Rp350.000,” tambah dia.
Masalah tidak berhenti pada mesin, tetapi merembet ke urusan dapur. Ia menuturkan daya listrik rumah hanya 450 VA, sementara proses pengisian daya gerobak membutuhkan waktu hingga enam jam.
Konsumsi listrik alat pengisi daya seringkali membuat meteran listrik rumahnya turun jika digunakan bersamaan dengan alat elektronik lain.
“Ketika mengecas baterai gerobak motor listrik harus bergantian untuk keperluan memasak nasi dengan magic com,” ungkap dia.
Hal ini menjadi beban tambahan yang justru menyulitkan operasional usaha kecil di tingkat rumah tangga.
Ke depan, bantuan “gratis” ini menyimpan risiko biaya tersembunyi yang cukup besar bagi para pelaku UMKM.
Baterai tipe VRLA yang digunakan umumnya hanya memiliki usia pakai 1,5 hingga 2 tahun saja. Saat baterai mulai rusak, pedagang harus merogoh kocek sendiri untuk penggantian yang nilainya tidak sedikit.
Tanpa adanya skema subsidi baterai atau pelatihan manajemen keuangan dari pemerintah, biaya perawatan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mematikan keberlangsungan usaha kecil.
Hingga kini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, belum memberikan tanggapan terkait perencanaan dan evaluasi proyek miliaran rupiah tersebut. (*
