ANDALAS|Bandarlampung|Ekonomi|10062026
—- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat anak-anak di daerahnya. Fokus utama yang disiapkan yakni perlindungan korban hingga keberlanjutan pendidikan mereka.
Eva memastikan para korban tidak akan kehilangan hak untuk melanjutkan sekolah meski terseret kasus perdagangan orang. Pemkot Bandar Lampung, kata dia, siap mengambil alih pembiayaan pendidikan korban di sekolah swasta apabila tidak memungkinkan bersekolah di sekolah negeri.
“Insyaallah besok kami akan melakukan peninjauan. Setelah itu, walaupun mereka tidak disarankan masuk sekolah negeri, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA di Bandar Lampung,” ujar Eva saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di Polda Lampung, Selasa (12/5/2026).
Menurut Eva, status sebagai korban kejahatan tidak boleh membuat masa depan anak-anak terhenti. Karena itu, pemerintah daerah akan memastikan proses pemulihan berjalan beriringan dengan akses pendidikan.
Ia juga menekankan penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi. Koordinasi intensif disebut terus dilakukan dengan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda Irjen Pol Helfi Assegaf, serta Polresta Bandar Lampung guna memperkuat upaya pencegahan.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi langkah penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi, terutama yang menyasar anak-anak dan remaja.
Sebagai langkah antisipasi, Eva juga mengungkapkan rencana inspeksi mendadak (Sidak) ke seluruh SMP di Kota Bandar Lampung. Sidak tersebut difokuskan pada pengawasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah.
“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati menggunakan HP, apalagi jika tidak perlu. Pengawasan orang tua dan guru sangat penting,” tegasnya.
Eva menilai penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat membuka celah bagi anak-anak menjadi sasaran kejahatan digital, termasuk modus lowongan kerja palsu yang berujung pada praktik TPPO. Karena itu, keterlibatan keluarga dan sekolah dinilai menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi. ***
